Research Repository

PENGUATAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENATAAN SEMPADAN SUNGAI DALAM MEWUJUDKAN TATA RUANG WILAYAH BERKELANJUTAN DI SUMATERA UTARA

Show simple item record

dc.contributor.author Alviemuna Nasution, Reyhana
dc.date.accessioned 2026-05-09T02:16:41Z
dc.date.available 2026-05-09T02:16:41Z
dc.date.issued 2026-04-24
dc.identifier.issn issn
dc.identifier.uri http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30762
dc.description.abstract Kawasan sempadan sungai di Sumatera Utara mengalami degradasi serius akibat alih fungsi lahan, permukiman liar, dan lemahnya penegakan hukum tata ruang. Persoalan mendasar adalah kesenjangan antara das sollen dan das sein regulasi yang mengatur sempadan sungai secara normatif sudah komprehensif, namun lemahnya kewenangan kelembagaan pemerintah daerah menyebabkan regulasi tidak berjalan efektif di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penataan ruang sempadan sungai yang berkelanjutan berlandaskan prinsip sustainable development, keterpaduan tata ruang, dan perlindungan kawasan lindung sebagaimana diamanatkan UU Penataan Ruang dan UU Sumber Daya Air. Kewenangan kelembagaan pemerintah daerah Sumatera Utara menghadapi fragmentasi kewenangan antar-lembaga, tumpang tindih regulasi pasca UU Cipta Kerja, lemahnya kapasitas pengawasan, serta kesenjangan regulasi daerah dengan nasional. Implementasi penguatan kewenangan kelembagaan memerlukan model tiga pilar: penguatan regulasi melalui harmonisasi RTRW, penguatan kapasitas kelembagaan melalui SDM, teknologi geospasial, dan PPNS tata ruang, serta penguatan koordinasi melalui forum collaborative governance yang terlembaga dan mengikat secara hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kewenangan kelembagaan pemerintah daerah merupakan prasyarat utama terwujudnya tata ruang sempadan sungai yang berkelanjutan di Sumatera Utara, dengan kepastian hukum dan akuntabilitas kelembagaan sebagai fondasinya. en_US
dc.subject Kewenangan en_US
dc.subject Pemerintah Daerah en_US
dc.subject Sempadan Sungai en_US
dc.subject Tata Ruang. en_US
dc.title PENGUATAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENATAAN SEMPADAN SUNGAI DALAM MEWUJUDKAN TATA RUANG WILAYAH BERKELANJUTAN DI SUMATERA UTARA en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account