PEMENUHAN HAK PESANGON GURU SWASTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN (PUTUSAN NOMOR 1024K/PDT.SUS-PHI/2021)

Abstract

Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Peneliti ini membahas pemenuhan hak pesangon guru swasta dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, khususnya pada kasus di Yayasan PTB “nama para pihak ada pada peneliti” di mana seorang guru swasta diberhentikan secara sepihak. Permasalahan yang dikaji meliputi ketentuan hukum pesangon setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, hak, dan kewajiban yayasan sebagai pemberi kerja, serta pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1024K/ Pdt.Sus – PHI/ 2021. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan perbandingan hukum. Sumber data mencakup data sekunder berupa bahan hukum primer (Undang - Undang Ketenagakerjaan, Undang - Undang Cipta Kerja, Undang Undang PHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pesangon bagi pekerja mengalami pemutusan hubunga kerja telah diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Pasal 40 ayat (2) tentang uang pesangon sebagai hak bentuk perlindungan hukum bagi pekerja. yayasan sebagai pemberi kerja wajib memenuhi hak pekerja termasuk uang pesangon, sedangkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan ketentuan hukum Ketenagakerjaan yang berlaku.