Analisis Yuridis Terhadap Gagal Bayar Kredit Sepeda Motor Akibat Force Majeure : Tinjauan Berdasarkan KUHPerdata Dan Fikih Muamalah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai gagal bayar kredit sepeda motor akibat keadaan memaksa (force majeure) dengan tinjauan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan fikih muamalah. Permasalahan yang dikaji meliputi ketentuan perjanjian kredit sepeda motor menurut KUHPerdata, pandangan fikih muamalah terhadap kewajiban pembayaran kredit ketika debitur mengalami force majeure, serta perbandingan konsep force majeure dalam kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa KUHPerdata, Al-Qur’an, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHPerdata, perjanjian kredit harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila terjadi gagal bayar akibat force majeure, debitur dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, namun kewajiban pokok utang tetap harus dipenuhi. Dalam perspektif fikih muamalah, kredit sepeda motor dipandang sebagai akad jual beli secara angsuran yang harus dilandasi prinsip keadilan dan kerelaan para pihak. Apabila debitur mengalami kesulitan karena keadaan memaksa, maka ia berhak memperoleh keringanan atau penundaan pembayaran sebagaimana prinsip yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 280. Baik KUHPerdata maupun fikih muamalah sama-sama memberikan perlindungan kepada debitur yang mengalami force majeure, namun pendekatan KUHPerdata lebih bersifat normatif dan formal, sedangkan fikih muamalah lebih menekankan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.