PRAKTIK MONOPOLI GOOGLE MELALUI PEMBATASAN METODE PEMBAYARAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Analisi Putusan NO.03/KPPU-1/2024)

Abstract

Persaingan usaha yang sehat menjadi prasyarat penting bagi terciptanya efisiensi ekonomi dan perlindungan konsumen dalam era ekonomi digital. Namun, dominasi platform digital global berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Masalah muncul ketika Google, melalui Google Play Store, mewajibkan penggunaan Google Play Billing sebagai satu-satunya metode pembayaran transaksi digital. Kebijakan ini membatasi pilihan metode pembayaran alternatif, menghambat pelaku usaha lokal, serta menutup ruang inovasi fintech nasional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi dominan yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan merugikan kepentingan konsumen serta persaingan usaha. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, baik secara luring maupun daring. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Google melakukan praktik monopoli melalui kebijakan wajib penggunaan Google Play Billing System (GPBS) sebagai satu-satunya metode pembayaran untuk transaksi digital di Google Play Store. Kebijakan ini memanfaatkan posisi dominan Google yang menguasai lebih dari 90% pasar distribusi aplikasi Android di Indonesia. Pengikatan antara layanan distribusi aplikasi dan sistem pembayaran internal Google menutup akses penyedia pembayaran alternatif, khususnya layanan pembayaran lokal. Komisi layanan GPBS sebesar 15–30% membebani pengembang aplikasi dan mendorong kenaikan harga bagi konsumen. Hambatan masuk pasar semakin diperkuat oleh kewajiban pra-instalasi Play Store pada perangkat Android dan ketergantungan pengguna terhadap platform tersebut. Skema User Choice Billing yang ditawarkan tidak menghilangkan dominasi GPBS karena pengurangan biaya yang minim dan kendala teknis. Kondisi ini menciptakan efek eksklusi, menghambat persaingan usaha, dan memenuhi unsur pelanggaran Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.