KONSTITUSIONALITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK DASAR PENGHIDUPAN YANG LAYAK

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen pemenuhan hak dasar penghidupan yang layak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas penghidupan yang layak memiliki landasan konstitusional yang kuat, khususnya dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 UUD 1945, yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Dalam konteks negara kesejahteraan (welfare state), kebijakan MBG yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional merupakan manifestasi tanggung jawab konstitusional negara dalam menyediakan akses pangan bergizi, terutama bagi kelompok rentan, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif MBG telah memiliki dasar hukum yang memadai dan selaras dengan prinsip konstitusi. Namun, munculnya kasus keracunan dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek pengawasan, standar keamanan pangan, dan akuntabilitas kelembagaan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional apabila tidak disertai penguatan tata kelola dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya merupakan kebijakan sosial administratif, tetapi juga instrumen konstitusional yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak konstitusional warga negara agar tujuan pemenuhan hak atas penghidupan yang layak dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.