Abstract:
Seringkali masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah membentuk lembaga perkreditan, baik perbankan maupun non-perbankan. Lembaga perkreditan ini diharapkan dapat memberikan kredit dengan syarat yang tidak memberatkan masyarakat dan jaminan ringan, terutama untuk golongan ekonomi menengah kebawah, yang banyak menginginkan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu lembaga perkreditan adalah PT Pegadaian. Banyaknya masyarakat yang memanfaatkan lembaga perkreditan seperti PT Pegadaian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dimana barang bergerak dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Permasalahan muncul ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), sehingga kreditur berhak mengeksekusi jaminan melalui mekanisme lelang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang gadai akibat debitur melakukan wanprestasi, akibat hukum yang timbul dalam perjanjian gadai jika debitur melakukan wanprestasi serta analisis yuridis lelang barang gadai akibat debitur melakukan wanprestasi ditinjau dari kuhperdata. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, serta data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder dengan mengolah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Pegadaian sebagai kreditur memperoleh hak retentie dan kewenangan melakukan parate eksekusi melalui Lelang secara terbuka tanpa harus proses pengadilan apabila debitur wanprestasi. Akibat hukum dari wanprestasi debitur adalah kewajiban membayar kekurangan utang, ganti rugi dan hilangnya hak atas barang jaminan. PT. Pegadaian secara konsisten menerapkan asas larangan pactum commissorium dengan melakukan pelelangan barang jaminan nasabah yang wanprestasi secara terbuka dan transparan, serta mengembalikan kelebihan hasil penjualan kepada debitur. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa gadai dan pelaksanaan lelang akibat wanprestasi.
