Abstract:
Kredit macet di sektor perbankan, khususnya yang menggunakan Surat
Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai jaminan adalah masalah serius
yang bisa mengganggu stabilitas keuangan bank. Meskipun SK PNS dianggap
sebagai jaminan aman karena adanya pendapatan tetap, di Bank Mandiri Kantor
Cabang Medan Balai Kota sering terjadi wanprestasi. Faktor-faktor seperti mutasi,
pensiun, pemutusan hubungan kerja, dan kematian debitur menghambat
pembayaran cicilan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum pinjaman dengan jaminan SK
PNS, mengidentifikasi penyebab kredit macet, dan mengeksplorasi akibat hukum
dari wanprestasi di Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balai Kota. Metode yang
digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui
wawancara dan studi pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SK PNS digunakan untuk pinjaman
karena kerja sama pemotongan gaji, tetapi tidak memiliki kekuatan eksekutorial
yang sama dengan jaminan lain. Wanprestasi debitur dihadapi melalui pemotongan
gaji, restrukturisasi, atau gugatan. Penyebab kredit macet meliputi manajemen
keuangan yang lemah, kurangnya literasi finansial, mutasi pegawai, dan kurangnya
pengawasan dari instansi terkait. Debitur juga menghadapi sanksi administratif dan
hukum. Penelitian mendesak perlunya regulasi khusus untuk menggunakan SK
PNS sebagai jaminan untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi
pihak terkait.
