OPTIMALISASI PERAN KANTOR IMIGRASI DALAM PENGAWASAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Optimalisasi Peran Kantor Imigrasi Dalam Pengawasan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Medan). Latar belakang masalah penelitian ini berakar pada banyaknya kasus yang terjadi berkenaan dengan kekerasan, penyiksaan, pelecehan seksual, eksploitasi serta pelanggaran hak asasi manusia bagi pekerja migran di luar negeri. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi dan mengawasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Rumusan masalah pada penelitian ini berkenaan dengan bagaimana peran kantor imigrasi, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak imigrasi dan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pihak imigrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan jenis pendekatan hukum normatif dan empiris. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Dimana, hasil penelitian bersumber pada sumber data primer, sekunder dan hukum Islam. Lalu, teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan, wawancara dengan pihak imigrasi dan studi kepustakaan. Adapun, teknik analisis data menggunakan metode deskripstif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran kantor imigrasi dalam pengawasan pekerja migran Indonesia di luar negeri bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi dan pengawasan terhadap mobilitas dan perlindungan WNI, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Hambatan-hambatan yang dihadapi berkenaan dengan terbatasnya kewenangan imigrasi di negara tujuan, kurangnya edukasi dan kesadaran hukum PMI, sindikat pengiriman ilegal dan TPPO, lemahnya penegakan hukum di negara tujuan, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta tantangan bahasa dan budaya. Kerja sama yang baik harus dilakukan oleh pemerintah, pihak imigrasi dan pihak terkait lainnya. Dimana, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dalam memberikan pengawasan dan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari tahap pra penempatan, tahap penempatan dan purna penempatan.