MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG YANG MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN MEREK LAIN (ANALISIS PUTUSAN No. 2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN NIAGA MDN)

Abstract

Sengketa merek dagang sering kali terjadi akibat adanya kesamaan antara dua merek dalam jenis barang atau jasa yang sejenis, yang dapat membingungkan konsumen serta merugikan pemilik merek yang sah. Permasalahan utama dalam skripsi ini mencakup bagaimana mekanisme pendaftaran merek dagang di Indonesia, bagaimana analisis terhadap Putusan PN Medan Nomor 2/Pdt.Sus HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn, dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa merek yang memiliki persamaan dengan merek lain. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses hukum dalam penyelesaian sengketa merek, serta akibat hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran atas hak merek terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip first to file, yang memberikan perlindungan hanya kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam perkara yang dianalisis, pengadilan memutus untuk membatalkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat. Majelis hakim menilai adanya kemiripan fonetik dan visual yang dapat membingungkan konsumen serta menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Akibat hukum yang diberikan adalah pencabutan hak atas merek tergugat dan larangan penggunaan merek serupa. Putusan ini mencerminkan pentingnya perlindungan terhadap merek dagang untuk memberikan kepastian hukum, menjaga reputasi bisnis, serta melindungi konsumen dari potensi penyesatan.