Status Pengungsi Di Negara Yang Bukan Peserta Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dan Implikasinya Terhadap Negara Republik Indonesia

Abstract

Konvensi tentang Status Pengungsi menyatakan seorang pengungsi adalah orang yang dikarenakan ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya dan, tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari Negara tersebut, dan tidak ingin kembali ke Negaranya. Status seorang pencari suaka atau pengungsi tidak bisa secara langsung didapatkan atau diberikan oleh Negara penerima, banyak proses yang harus dilalui oleh para pengungsi untuk mendapatkan status pengungsi untuk dirinya. Proses pemberian status pengungsi terhadap para pencari suaka adalah wewenang UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang Negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 mengenai pengungsi, pentingnya Konvensi tersebut. Alasan menggunakan penelitian diskriptif untuk memaparkan segala sesuatu yang menjelaskan pentingnya Konvensi 1951 mengenai pengungsi terhadap setiap Negara di Dunia. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masih banyak gelombang para pencari suaka yang masuk ke dalam wilayah negara-negara yang bukan merupakan peserta Konvensi tentang status pengungsi. Negara tersebut diharapkan secepatnya memikirkan pentingnya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 bagi perlindungan dan penanganan para pencari suaka dan pengungsi di wilayah Negaranya.