TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIUBAH SECARA PIHAK (Studi Putusan Nomor: 146/Pdt/2018/PT.Bdg)

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab notaris atas akta yang diubah secara sepihak, dengan studi kasus Putusan Nomor 146/2018/Pdt/Pt.Bdg. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan dan kebenaran materiil akta otentik yang dibuatnya sesuai dengan keterangan para pihak yang hadir. Namun, dalam kasus ini ditemukan perubahan akta sewa menyewa yang dilakukan oleh notaris tanpa kehadiran salah satu pihak, sehingga isi perjanjian dalam akta otentik berubah dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Perubahan sepihak tersebut dinilai sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder dan analisis kualitatif. putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa tindakan notaris yang mengubah akta tanpa sepengetahuan pihak lain merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Akta yang telah diubah secara sepihak tersebut menjadi cacat hukum dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam sengketa hukum, sehingga perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan menjadi sangat penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang melakukan perubahan akta secara sepihak bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang timbul, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat 3 dan Pasal 51 UU Jabatan Notaris. Selain itu, akta yang diubah secara sepihak kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan, sehingga dapat menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, permohonan banding penggugat ditolak, namun kasus ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dan integritas notaris dalam menjalankan tugasnya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan.