PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG DIEKSPLOITASI DALAM PERDAGANGAN ORANG

Abstract

Hukum pada umumnya ditujukan untuk mendapatkan keadilan, manjamin adanya kepastian hukum serta mendapatkan kemanfatan hukum tersebut. Setiap para pencari keadilan tentu berharap pada penegakkan hukum yang proporsional. Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi elemen yang sangat penting, karena berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dari pelanggaran yang mungkin terjadi, baik oleh pihak negara maupun oleh individu lainnya. Namun terlindunginya hak setiap individu tetap tidak dapat dijamin oleh negara bahwa setiap individu akan tetap baik-baik saja. Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak sendi-sendi moral dan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, istri sebagai korban eksploitasi dalam lingkup rumah tangga sering kali luput dari perlindungan hukum yang maksimal. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi istri yang dieksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur bentuk-bentuk eksploitasi, implementasinya dalam konteks korban yang merupakan istri pelaku belum maksimal. Dalam beberapa putusan yang menjadi acuan majelis hakim telah mengakui posisi istri sebagai korban dan menerapkan unsur eksploitasi secara tepat. Namun, skripsi ini juga menemukan bahwa korban belum mendapatkan pemulihan hak secara menyeluruh, baik dalam aspek hukum, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar sistem peradilan pidana terpadu lebih responsif terhadap korban dalam lingkup domestik, termasuk penguatan mekanisme restitusi dan rehabilitasi.