PEMENUHAN HAK MANTAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG DIPECAT OLEH PERADILAN MILITER KARENA DESERSI (Analisis Putusan No. 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024)

Abstract

Pemenuhan hak terpidana mantan prajurit Tentara Nasional Indonesia yang dipecat karena desersi dilakukan melalui beberapa mekanisme yang mengutamakan perlindungan hak dasar mereka meskipun telah dihukum, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak mantan prajurit TNI yang dipecat melalui proses peradilan militer karena melakukan tindak pidana desersi, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024, dengan fokus permasalahan: 1) Bagaimana hak mantan prajurit TNI yang dipecat karena Desersi berdasarkan Kitab Undang undang Hukum Pidana Militer; 2) Apa faktor-faktor yang menyebabkan prajurit TNI dapat dipecat oleh Peradilan Militer; dan 3) Bagaimana pemenuhan hak mantan prajurit TNI yang dipecat karena Desersi dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan analisis. Sumber data terdiri dari data primer berupa putusan pengadilan dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desersi merupakan pelanggaran serius terhadap disiplin militer yang menjadi dasar pemecatan oleh peradilan militer. Meskipun prajurit telah dipecat, hak-hak dasar mereka sebagai warga negara tetap harus dihormati, seperti hak atas pembelaan dan proses hukum yang adil. Dalam Putusan No. 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024, hak-hak tersebut telah dipenuhi secara prosedural, namun implementasi hak administratif dan sosial pasca putusan masih minim. Diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk menjamin pelindungan dan reintegrasi sosial mantan prajurit yang telah menjalani proses hukum.