PORSI WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MASYARAKAT TIONGHOA (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 147K/PDT/2017)

Abstract

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, artinya terdapat beberapa sistem hukum yang mengaturnya (legalitas formal) yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata barat Burgerlijk Wetboek (BW). Salah satu penyebab terjadinya pluralisme hukum di Indonesia karena adanya politik hukum pemerintah kolonial Belanda yaitu penggolongan hukum yang mengakibatkan keterpengaruhan bagi beberapa golongan tertutama pada Etnis Tionghoa yang mana porsi waris anak anak laki-laki dan perempuan pada masyarakat Tionghoa mendapat bagian sama. Penelitian ini untuk mengetahui mengaturan hukum waris bagi masyrakat Tionghoa, bagaimana perkembangan hukum waris masyarakat Tionghoa, dan bagaimana analisi dan dasar pertimbangan pembagian waris anak laki-laki dan perempuan pada masyarakat Tionghoa dalam Putusan Mahkamah Agung Tahun 147K/Pdt/2017. Penelitian menggunakan penelitian hukum Normatif-empiris dengan pendeketan hukum kasus, pendekatan identifikasi hukum, dan efektivitas hukum yang bersumber kepada hukum sekunder dengan studi kepustakaan. Penelitan ini juga menggnakan hukum empiris dalam mengambil data yang berksesuaian dengan melalui wawancara. Hasil penelitian ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pembagian waris yang terkhsusus pada porsi anak laki-laki dan perempuan pada etnis Tionghoa, yang jika melihat hukum kekerabatan berprinsip Patriarki. Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 147/Pdt/2017 menjadikan perubahan terhadap pembagian waris etnis Tionghoa yang awalnya didasarkan adat menjadi kepada tunduk dan patuh kepada ketentuan Hukum Perdata sebagaimana pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.