PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PEMILIK WAJAH YANG DIGUNAKAN IKLAN ONLINE SEBAGAI HASIL KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang periklanan online. Banyak keuntungan yang diberikan dalam penggunaan AI. Namun, di balik keuntungan yang diberikan AI juga dapat menimbulkan dampak buruk. Salah satunya adalah penggunaan wajah seseorang dalam iklan online tanpa izin, yang berpotensi melanggar hak privasi dan identitas individu. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai bagaimana pengaturan hukum pidana bagi pemilik wajah yang digunakan pada iklan online sebagai hasil kecerdasan buatan serta bentuk perlindungan bagi pemilik wajah dan pemidanaan bagi pelaku yang menggunakan kecerdasan buatan secara tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi individu yang wajahnya digunakan dalam iklan online tanpa persetujuan serta meninjau ketentuan pidana terhadap pelaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup undang undang terkait, jurnal hukum, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum pidana bagi pemilik wajah yang digunakan dalam iklan online sebagai hasil kecerdasan buatan masih bersifat umum dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti: UU ITE, UU PDP, dan KUHP. Masing-masing memberikan dasar perlindungan, namun belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur kasus penggunaan wajah individu tanpa izin. Bentuk perlindungan hukum pidana terdiri atas tiga bentuk, yakni preventif, represif, dan restoratif, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran, menindak pelaku, dan memulihkan hak korban. Selain itu, pemidanaan terhadap pelaku yang menggunakan wajah orang lain secara tidak sah dalam iklan berbasis AI dapat dikenakan pasal-pasal mengenai penyalahgunaan data pribadi, pemalsuan informasi elektronik, hingga penipuan. Dengan demikian, diperlukan pembaruan hukum yang bersifat komprehensif, adaptif terhadap teknologi, dan mampu memberikan perlindungan serta kepastian hukum secara optimal bagi korban penyalahgunaan identitas digital.