ANALISIS EFISIENSI PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL)

Abstract

Pengadaan barang/jasa Indonesia di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67). Proses pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berawal dari proses perencanaan barang/jasa, proses ini dilaksanakan oleh pengguna anggaran yang menyusun rencana umum pengadaan berdasarkan rencana kerja, lalu alur dilanjutkan dengan tahap persiapan, pada tahap ini ditentukan spesifikasi teknis dan harga perkiraan, tahap selanjutnya berupa pemilihan penyedia, tahap ini dilakukan oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan pada BPBJ (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) Kabupaten Aceh Singkil, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kontrak, oleh PPK dan penyedia, lalu sampai pada tahap pelaksanaan pekerjaan dimana penyedia akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. sebelumnya, lalu tahap selanjutnya adalah tahap serah terima hasil, selanjutnya tahap pembayaran dan yang terakhir tahap laporan sekaligus evaluasi. realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas konseptual dengan implementasi nyata dalam sistem pengadaan publik. Meskipun telah ada regulasi pemerintah yang mendukung dalam pengadaan, seperti Undang undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Data dan informasi relevan menunjukkan bahwa masih ada kendala teknis, kekurangan sumber daya manusia yang terampil, dan rendahnya literasi digital di sejumlah instansi pemerintah, yang menghambat efektivitas penerapan sistem ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengadaan publik yang efisien dan transparan, diperlukan upaya konkret untuk mengatasi kesenjangan antara idealitas dan realitas. Hal ini meliputi peningkatan keterampilan dan kapasitas SDM, investasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengadaan public.