UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK DINASTI MELALUI KADERISASI PARTAI POLITIK

Abstract

Fenomena keberadaan politik dinasti akhir-akhir ini mengguncang dunia perpolitikan di Indonesia. Seseorang bisa saja dicalonkan untuk duduk menjabati posisi kekuasaan walaupun sama sekali belum dan/atau tidak berpengalaman sebagai pemimpin, baik sebagai pimpinan partai politik maupun sebagai pejabat publik. Keterpilihannya dapat diatur melalui suatu konspirasi rancangan politik yang direkayasa oleh sebuah elite keluarga dan/atau elite pengurus parpol yang memiliki pengaruh politik yang cukup kuat. Sehingga menutup kemungkinan peluang bagi calon pemimpin lainnya yang ingin duduk dan menempati posisi sebagai pemimpin ditempat yang sama. Kehadiran dan keberadaan politik dinasti ini jelas membunuh arti dan pemahaman dari demokrasi itu sendiri. Hal ini lah yang harus diantisipasi oleh banyak pihak, terutama pada partai politik yang disinyalir mampu mencegah awal mula terjadinya praktik politik dinasti tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait faktor apa saja yang mendorong terbentuknya praktik politik dinasti dalam partai politik di Indonesia, dampak politik dinasti terhadap demokrasi dan kualitas kepemimpinan dalam partai politik di Indonesia, dan bagaimana peran partai politik dalam mencegah praktik politik dinasti di Indonesia. Hasil penelitian dan pembahasan pada penulisan dalam penelitian ini didapati bahwa pelaksanaan dan penerapan hukum dalam penanganan praktik politik dinasti dapat diantisipasi oleh partai politik mulai dari awal seleksi rekrutmen kaderisasi partai, pelaksanaan pelatihan dan pembinaan kader dengan sosialisasi bahwasanya keberadaan mereka sebagai kader parpol tidak didasari pada sokongan dan/atau dukungan pihak-pihak tertentu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Setiap kaderisasi partai akan diberlakukan sama dalam meniti karier mereka dibidang politik pada partai politik tersebut. Penilaian parpol terhadap kader juga akan objektif kepada siapa saja kader yang pantas untuk dicalonkan dan menduduki suatu jabatan di partai politik atas dasar kemampuan, kompetensi, dan pengalamannya sebagai politikus selama meniti karier di partai politik secara loyalitas. Dimana ketaatan tersebut dapat terlihat dari kepatuhan kader parpol dalam menjalankan displin organisasi berdasarkan AD/ART Parpol yang dihormati dan menjadi aturan dalam Parpol. Terlebih apabila seorang kader yang dicalonkan untuk duduk berkuasa dalam jabatan publik melalui mekanisme penyelenggaraan Pemilu sebagai Pemimpin Negara dan/atau Legislatif. Parpol harus mampu menunjukkan bahwa kredibilitas dan integritas mereka bukan berdasarkan kekuatan politik dinasti tertentu dibelakangnya.