Research Repository

EKSISTENSI KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM

Show simple item record

dc.contributor.author KHAINI, RAHVIKA
dc.date.accessioned 2025-06-25T02:29:51Z
dc.date.available 2025-06-25T02:29:51Z
dc.date.issued 2025-04-23
dc.identifier.uri http://localhost:8080/handle/123456789/28012
dc.description.abstract Tidak sedikit kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang mengembangkan tanda solusi hukum yang jelas.Sistem peradilan pidana terpantau (SPPT) merupakan salah satu terobosan untuk mengubah sistem hukum yang tidak berperspektif gender menjadi berperspektif gender.Kehadiran komisi Nasional Perempuan(Komnas Perempuan) dihadapkan mampu merespon pada sistem tersebut terhadap situasi yang senantiasa dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual.Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan harus dilakukan secara menyeluruh baik berupa perlindungan dengan menegakkan hukum terhadap pelaku maupun dengan upayah pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan. Adanya penegakan hukum yang adil bagi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan akan mampu memberikan dukungan secara moril bagi korban terdampak. Komnas perempuan hadir sebagai bentuk penanganan dan pendamping dalam penyelesaian hukumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait kedudukan Komnas perempuan dalam prinsip negara hukum di Indonesia,urgensi kehadiran Komnas perempuan di Indonesia,dan bagaimana upaya Komnas perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan pada penelitian ini didapatin bahwa pelaksanaan dan penerapan hukum dalam penerapan hukum dalam penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh Komnas perempuan pada penanganan dampak,mekanisne bentuk perbantuan yang diberikan serta pendampingan hukum terhadap penyelesaian kasus perkasa pada institusi hukum seperti:Kepolisi,Kejaksaan ,dan pengadilan.Kehadiran Komnas perempuan selain mampu mempengaruh proses dan kualitas hasil pencarian fakta,keterlibatan Komnas perempuan juga mampu memperlihakan integritas moral yang tinggi,terutama ketika pihak-pihak tertentu yang memcoba mendiskreditka Komnas perempuan. en_US
dc.publisher umsu en_US
dc.subject Komnas perempua en_US
dc.subject kekerasan terhadap perempuan en_US
dc.title EKSISTENSI KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account