DSpace Repository

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Show simple item record

dc.contributor.author Ar Rahman, Fikry
dc.date.accessioned 2025-05-16T09:07:21Z
dc.date.available 2025-05-16T09:07:21Z
dc.date.issued 2025-04-22
dc.identifier.uri https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27230
dc.description.abstract Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia serta berbagai instrumen hukum internasional. Namun, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) sering kali menimbulkan perdebatan karena dianggap membatasi kebebasan berpendapat. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, kerap digunakan untuk mengkriminalisasi individu yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau pihak tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki ketentuan yang dapat mengekang kebebasan berpendapat, khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian. Meskipun kebebasan berpendapat dapat dibatasi untuk melindungi kepentingan publik, pembatasan tersebut harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan tidak boleh digunakan untuk menghambat kritik yang sah dalam sistem demokrasi. Dalam beberapa kasus, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. karena lebih sering digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dibandingkan sebagai instrumen hukum untuk melindungi masyarakat dari ujaran kebencian yang sebenarnya berbahaya. en_US
dc.publisher UMSU en_US
dc.subject Kebebasan Berpendapat en_US
dc.subject Hak Asasi Manusia en_US
dc.subject UU ITE en_US
dc.subject Demokrasi en_US
dc.title PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account