PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH ACEH TIMUR DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN TERHADAP NOTARIS DI WILAYAH KERJA ACEH TIMUR

Abstract

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis pengawas daerah notaris tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan notaris agar sesuai dengan ketentuan undang-undang tapi juga kode etik notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai martabat dan kehormatan jabatan notaris. Majelis pengawas daerah notaris juga berperan dalam melindungi kehormatan profesi notaris dalam hal pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Permaslahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum majelis pengawas daerah notaris dalam pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Bagaimana peranan majelis pengawas daerah notaris dalam melindungi kehormatan profesi notaris atas pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Apa hambatan majelis pengawas daerah notaris dalam melindungi kehormatan profesi notaris atas pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif mencakup terhadap azaz-azaz hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pengaturan hukum majelis pengawas daerah notaris dalam pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 70 huruf Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peranan majelis pengawas daerah notaris dalam melindungi kehormatan profesi notaris atas pemberian rekomendasi sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik hanya sebatas melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris dengan kapasitasnya sebagai pembina dan pengawas dalam pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh notaris. Hambatan majelis pengawas daerah notaris dalam melindungi kehormatan profesi notaris atas pemberian rekomendasi sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik adalah wilayah kerja yang sangat luas di Aceh Timur yaitu mencakup 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang, Anggaran dari Pemerintah sangat sedikit. Diharapkan kedepannya untuk memberikan kewengan kepada majelis pengawas daerah agar bisa memberikan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik hasil sidang untuk pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatanNotaris. Diperlukan adanya suatu pembinaan dari organisasi kepada anggota profesi untuk menegakan ketentuan Kode Etik bagi para notaris. Selain itu juga diperlukan pembinaan/pengawasan terhadap majelis pengawas daerah agar melaksanakan pengawasan terhadap notaris diwilayah kerjanya.Hendaknya pemerintah memberikan anggaran bagi Majelis Pengawas Notaris (MPD, MPW dan MPP), sehingga kinerja dari Majelis Pengawas Notaris (MPD, MPW dan MPP) dapat lebih ditingkatkan.