ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa proses di pengadilan tata usaha negara. Dalam proses pemilu, seringkali terjadi sengketa dan pelanggaran sehingga diperlukan penegakan hukum. Peradilan tata usaha negara memegang peran penting dalam menangani keputusan tata usaha negara yang terkait dengan pemilu. Sengketa proses pemilu adalah sengketa antara calon anggota DPR, DPD, DPRD, atau partai politik dengan KPU yang dapat berakibat pada keputusan KPU. Bawaslu memiliki tugas dan wewenang dalam pengawasan pelaksanaan pemilu, termasuk pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran serta sengketa pemilu. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari keputusan yaitu dengan menggabungkan peraturan peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian maka Kewenangan merupakan wewenang formal yang berasal dari kekuasaan legislatif atau eksekuti. Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam memilih anggota DPR secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sengketa terkait Pemilu dengan mekanisme tertentu yang menghasilkan keputusan final dan mengikat. Sengketa pemilu adalah sengketa yang timbul di bidang TUN antara calon anggota DPR, DPRD, DPD atau calon peserta pemilu, pasangan calon presiden yang Dimana di atur dalam Pasal 470 UU pemilu serta tata cara penyelesaian di atur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.