KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA PENODAAN AGAMA

Abstract

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan budaya, adat dan agama. Agama sangat diakui eksistensi ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka dari itu agama adalah sesuatu yang sangat fundamental, maka tidak jarang setiap pengikutnya selalu fanatik terhadap keyakinan yang di anutnya. Dalam hal ini para cendikiawan menggerakan langkah untuk membentuk sebuah lembaga dalam merespon suatu permasalahan ysng kontroversial di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia. Pada perkembangannya, dengan semakin meningkatnya peran MUI dalam hal fatwa, terutama dalam masa keterbukaan era reformasi, pelembagaan MUI terkesan dipahami sebagai keharusan politis dan hukum. Hal ini terutama nampak dari kalangan fungsionaris MUI dan juga lembaga-lembaga Islam arus utama. Dalam keharusan politik dan hukum ini, MUI memposisikan diri sebagai wadah perjuangan identitas politik keislaman sementara keharusan hukum, MUI memperjuangkan perembesan syariah ke dalam hukum nasional yang menurut MUI sangat wajar dilakukan di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Metode penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (Legal research). jenis penelitian yuridis normatif, mendasarkan pada peraturan perUndang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis formal Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah beberapa metode yang dikenal dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui Studi kepustkaan (library research). Hasil dari penelitian ini Fatwa MUI, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung, memiliki peran yang sangat signifikan dalam masyarakat Indonesia. Fatwa ini sering dijadikan rujukan oleh masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan agama, termasuk kasus penodaan agama.