PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGELOLAAN PERIKANAN SECARA ILLEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Abstract

Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana penangkapan ikan secara Illegal yang dilakukan oleh orang atau kapal asing bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana Pengelolaan Perikanan Secara Illegal berdasaka Undan-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan penelitian yang mengacu pada norma-norma dan asas asas hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan alasannya didasarkan paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep diambil dari data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dengan data yang didapat melalui studi kepustakaan (library research) dengan pengolahan data analisis kualitatif yang fokus permasalahannya adalah bentuk-bentuk hukum tindak pidana dibidang Perikanan, penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah Indonesia, Pertanggungjawaban terhadap pelaku Tindak Pidana Pengelolaan Perikana Secara Illegal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa bentuk tindak pidana perikanan sudah diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 101 UU Perikanan. Penegakan Hukum di wilayah indonesia belum begitu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan ikan secara Illegal. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dirumuskan secara kumulatif dimana sanksi yang didapatkan oleh pelaku berupa sanksi denda yang cukup berat dibandingkan dengan ketentuan pidana