Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pedofil (Studi Di Polres Langkat)

Abstract

Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya tindak kejahatan pedofilia dianggap sebagai salah satu tindakan yang sangat serius dan merugikan. Perlindungan hukum perlu menjadi respon terhadap tingkat keparahan tindakan tersebut, dan mengindikasikan bahwa masyarakat dan hukum tidak akan mentolerir perilaku semacam itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kekerasan seksual oleh pedofil terhadap anak di polres langkat, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh pedofil di polres langkat, apa kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh pedofil di polres langkat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris). sumber datanya adalah sumber hukum islam,data primer dan sekunder. alat pengumpul data adalah wawancara oleh Kanit PPA Aipda Ninit Agus, S.H. di Polres Langkat. penelitian ini dilakukan di Unit perlindunngan perempuan dan anak (PPA) di Polres Langkat. Bentuk kekerasan seksualnya itu dilakukan pelaku itu mulai dari menyentuh bagian-bagian terlarang seperti bagian payudara atau pun kelaminnya hingga menyetubuhi korban melalui mulut, vagina, bahkan anus, dimana ia tidak memandang korban adalah anak laki-laki maupun perempuan. Sistem perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan oleh pihak Polres Langkat, dimana Polres Langkat diwakilkan oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dimana bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah pelayanan pemberdayaaan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat. Masalah utama dalam sistem hukum adalah lamanya proses penyidikan dan persidangan. Keterlambatan ini dapat mengakibatkan frustrasi bagi korban dan keluarganya, serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Selain itu Pelaku sering kali menggunakan intimidasi terhadap korban atau keluarganya untuk mencegah pelaporan atau untuk mempengaruhi proses hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya pendekatan holistik yang melibatkan perbaikan dalam hukum dan kebijakan, pelatihan yang lebih baik untuk aparat penegak hukum, pendidikan masyarakat yang lebih luas tentang isu isu kekerasan seksual, dan penyediaan dukungan yang lebih besar bagi korban dan keluarganya.