KEPASTIAN HUKUM HAK KURATOR TERHADAP OBJEK TANGGUNGAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT (Studi Putusan No. 3/Pdt.Sus-Lain lain/2020/PN Niaga Mdn)

Abstract

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antarapara kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Membagi harta debitor pailit merupakan bagian akhir dari proses kepailitan. Bagi pemegang hak tanggungan yang dalam hal ini disebut kreditor separatis sebagaimana pada Pasal 56 UU KPKPU. Dalam hal debitor pailit, pemegang hak tanggungan memiliki Kedudukan istimewa sebagai pemegang HT. Pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi langsung namun juga memperhatikan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kurator berwenang untuk menjual barang-barang harta pailit. Barang barang tersebut dapat dijual oleh kurator dengan tujuan untuk menutupi ongkos kepailitan, kelanjutan usaha, kelangsungan usaha sebagaimana pada Pasal 107, Pasal 56 ayat (3), Pasal 184 ayat (3). Undang-undang Kepailitan telah mengatur dengan jelas bagaimana kewenangan dan tugas serta tanggung jawab kurator, namun kenyataannya melaksanakan tugas sebagai kurator tidaklah sesederhana seperti yang digambarkan dalam Undang-undang Kepailitan. Bahwa berdasarkan putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Lain lain/2020/PN Niaga Mdn tersebut, Bank sebagai pemegang hak jaminan diperintahkan untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik kepada kurator untuk dilakukan pemberesan boedle pailit. Hasil penelitain ini bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut, menyatakan bahwa sertipikat nomor 1075 atas nama Bun Hui (dalam pailit) harus diserahkan kepada kurator. Bahwa setiap orang, badan hukum wajib menaati putusan pengadilan yang bersifat mutlak, mempunyai kekuatan mengikat yang mutlak dan telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak pula.