PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PENGELOLAAN PARKIR ELEKTRONIK DAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KOTA MEDAN”

Abstract

Salah satu kebijakan yang dianggap baru di antaranya adalah kebijakan e- parking di Kota Medan. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang mengganti parkir konvensional-tradisional yang biasanya bayar di tempat menjadi sistem parkir dengan pembayaran tunai. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan, Kendala penerapan Parkir elektronik di Kota Medan sebagai sektor pendapatan Kota Medan serta upaya peningkatan dan pengelolaan parkir elektronik oleh Dinas Perhubungan. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara mengambil data ke lapangan yaitu pada Dinas Perhubungan Kota Medan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan yaitu secara yuridis, pengaturan tentang peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam segi pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang terkait pemberlakuan e-parking di Kota Medan. Kendala penerapan parkir elektronik di kota medan sebagai sektor pendapatan Kota Medan meliputi: kerjasama lintas sektor pelaksana e-parking dimana program e- parking yang mulai diterapkan di kota Medan tidak berjalan, komunikasi sosialisasi yang belum maksimal dan mesin e-parking yang masih terdapat error. Upaya peningkatan dan pengelolaan parkir elektronik oleh Dinas Perhubungan meliputi: adanya pemberlakuaan kebijakan dalam mendorong peningkatan penerimaan retribusi parkir, adanya penambahan tahap pengawasan evaluasi setelah pelaksanaan e-parking oleh PT LGE, adanya perbaikan sosialisasi melalui komunikasi berkelanjutan terkait e- parking, penguatan dalam bidang Sumber daya, penguatan disposisi pelaksana kebijakan e-parking serta penguatan struktur birokrasi.