Abstract:
Pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai suatu bentuk perwujudan demokrasi di Indonesia tidak terpisahkan dan terjadinya pelanggaran-. pelanggaran atas pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden itu sendiri sehingga dalam kapasitas ini dibutuhkan keberadaan suatu lembaga yang independen dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Panitia Pengawas Pemilu dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Bawaslu membentuk panitia pengawas pemilu di setiap provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu Panwaslu yang diteliti dalam kajian skripsi ini adalah Panwaslu Kota Binjai. Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana bentuk pelanggaran yang ditemukan Panwaslu Kota Binjai selama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, bagaimana proses penyelesaian pelanggaran yang terjadi selama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Binjai dan bagaimana kendala Panwaslu Kota Binjai dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Binjai. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bentuk pelanggaran yang ditemukan Panwaslu Kota Binjai selama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 adalah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye ini adalah merupakan bentuk pelanggaran administrasi selama pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Binjai. Proses penyelesaian pelanggaran yang terjadi selama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Binjai hanya diberikan teguran kepada tim kampanye salah satu kontestan peserta Pemilihan umum Presiden 2014. Teguran yang dilakukan bersifat tertulis dalam suatu bentuk surat yang tertuju kepada tim kampanye salah satu kontestan untuk dapat mencabut alat peraga kampanye yang ditempatkan pada lokasi terlarang. Kendala Panwaslu Kota Binjai dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Binjai meliputi kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Binjai dalam pengawasan proses pilpres 2014 di seluruh Kota Binjai, faktor rekrutmen dan pembentukan Panwaslu dimana keberadaan sumber daya manusia yang dimiliki kurang dapat mengambil tindakan dalam pelaksanaan tugas pengawasan serta anggaran yang masih dinilai kurang mencukupi.
