KAJIAN HUKUM ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 99/PU-XVIII/2020 UNTUK MELAKUKAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Abstract

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang menjadi objek jaminan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Pada dasarnya jaminan fidusia tidak lepas dari suatu kontrak atau perjanjian. Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan dalam kontrak, maka pihak tersebut wajib menerima konsekuensi atau akbat hukum yang telah disepakati bersama. Pada prakteknya sering terjadi konflik atau perselisihan antara kreditur dengan debitur atas tindakan wanprestasi. Perjanjian dengan jaminan fidusia oleh pihak kreditur kepada debitur harus dilaksanakan dengan itikad baik dengan menggunakan asas pacta sunt servanda (janji harus ditepati). Berikut permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana kepastian Hukum terhadap perjanjian para pihak sesuai dengan Asas Pacta Sunt Servanda untuk Pihak yang telah Wanprestasi dan bagaimana pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PU-XVIII/2020 mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia dan bagaimana Akibat Hukum Dengan Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PU-XVIII/2020 Yang Memberikan Kewenangan Pada Lembaga Peradilan mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) dianalisis menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data diadakan dengan penelitian kepustakaan (library research). Data pokok meliputi data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum ini menghasilkan bahwa hak dan kewajiban pihak lessor dan lessee wajib tercantum dalam isi perjanjian yang telah disepakati dan disertakan klausula yang menyatakan kapan lahirnya wanprestasi atau kapan dinyatakan salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Sehingga dapat memberi suatu kepastian hukum atas aturan yang menyatakan kapan jaminan fidusia dapat dieksekusi. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 99/PU-XVIII/2020, maka hak hak dari pihak lessee dapat terlindungi dari tindakan semena-mena yang dilakukan pihak lessor.