ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN PERJUDIAN

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini berkembang sangat pesat. Hampir seluruh masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses setiap informasi secara luas dan tanpa batas (borderless), misalnya dengan penggunaan internet pada media sosial. pidana perjudian khusus yang dilakukan secara online terdiri dari faktor kurangnya penguasaan dan pemahaman menguasai teknologi informasi, sarana dan fasilitas untuk menemukan alat bukti, dan server yang dibuat oleh bandar judi online sering kali diletakan di negara-negara yang melegalkan judi, penanggulangan tindak pidana perjudian dapat dilakukan baik melalui upaya penal dan upaya non penal Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Pertama, Pengaturan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pihak Yang Membagi Tautan Saluran Yang Di Dalamnya Terdapat Konten Perjudian Secara Online, Kedua, Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pihak yang bermain judi melalui tautan saluran tersebut secara online, Ketiga , Kebijakan penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi judi secara online, Metode penelitian mengunakan penelitian berjenis normatif dan bersifat analisis deskriftif. Hasil Penelitian konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang jika secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku website perjudian Online dalam harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban hukum yaitu: pertama, unsur kemampuan bertanggungjawab diketahui bahwa website perjudian Online yang bertindak sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan perjudian Online telah memenuhi unsur pertama yaitu kemampuan bertanggung jawab yaitu pembuat website mengerti dan sadar dalam website perjudian Online tersebut ditujukan untuk apa dan bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Kedua, unsur kesalahan yaitu diketahui berdasarkan fakta persidangan bahwa pembuat website perjudian Online telah melakukan ini dengan sengaja sebagai maksud memperoleh keuntungan dari pembuatan website perjudian tersebut. Ketiga, untuk unsur tidak adanya alasan pemaaf diatur secara ii seksama dalam ketentuan yang terkandung di dalam KUHP.Kebijakan penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi judi secara online Hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (kriminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy). Dan Upaya Non-Penal Melalui peran dari penenggak hukum perlu lebih ditingkatkan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.