OPTIMALISASI BADAN KEAMANAN LAUT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENAGAKKAN HUKUM DIPERAIRAN LAUT INDONESIA

Abstract

Keberadaan Bakamla memiliki tugas untuk mengkoordinasi seluruh pelaksanaan operasional keamanan di wilayah laut. Kedudukan Bakamla yang diberntuk setelah lahirnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomo178 Tahun 2014 Tentang Bakamla memiliki kewenangan yang sangat luas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran badan keamanan laut dalam menjaga keamanan laut perairan Indonesia.dan untuk mengetahui optimalisasi Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi Penegakkan hukum di perairan laut Indonesia, serta untuk mengetahui kendala Badan Keamanan Laut dalammenjaga Keamanan Laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang membatasi pada norma norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secaradeskriptif. Hasil dari penelitian ini,bahwa Bakamla memiliki peran strategis sebagai badan yang melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pengamanan laut Indonesia yang sangat strategis. Sehingga tindak pidana kejahatan di perairan laut Indonesia dapat dicegah. Bahwa Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi Penegakkan hukum di perairan laut Indonesia masih belum optimal disebabkan saat ini sinergi potensi patroli keamanan laut sebagaimana amanat UU Kelautan belum terwujud. Hal ini karena belum adanya aturan pelaksana terkait UU Kelautan dan terjadi Tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut, Keplisian, Beacukai dan Penjaga Pantai (KPLP). Serta Bahwa Badan Keamanan Laut Dalam Menjaga Keamanan Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disebabkan selama ini lembaga yang ada menjalankan fungsi karena masing masing instansi/kementerian terkait mempunyai strategi/kebijakan, peralatan (sarana prasarana), SDM yang berbeda-beda,dan belum terintegrasi dalam sebuah lembaga, sehingga belum dapat berjalan dengan optimal.