PERSPEKTIF PERSPEKTIF HUKUM PEMBEBANAN HAK HUKUM PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ANGGUNGAN ATAS SERTIFIKAT HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN

Abstract

Pertumbuhan penduduk kota Medan pada tahun 2020 sudah mencapai 2,44 juta jiwa dimana 5 tahun terakhir terdapat peningkatan pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Dengan tingginya jumlah penduduk tersebut dan terbatasnya lahan yang tersedia maka untuk tempat tinggal rumah susun menjadi pilihan utama bagi pengembang properti maupun pemerintah, Rumah susun di masa sekarang ini menjadi primadona baru bagi penduduk Kota Medan, hal ini di buktikan dengan samakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap rumah susun. Kepemilikan rumah susun harus di dalandasi dengan regulasi hukum. Kepemilikan rumah susun tersebut dilindungi oleh hukum sesuai dengan konsep hak milik maka terhadap kepemilikan dapat dialihkan dan dibebankan hak tanggungan, hak tanggungan sendiri merupakan pemenuhan jaminan kredit yang wajib dan dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Hak milik atas satuan rumah susun merupakan salah satu objek hak tanggungan. Pendirian rumah susun memiliki potensi sengketa dikemudian hari inilah yang menarik penulis untuk menulis tesis ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum atas tanah yang dibebankan hak tanggungan terhadap satuan rumah susun yang berdiri diatas tanah tersebut seterusnya menganalisis pembebanan sertifikat hak milik satuan rumah susun sebagai jaminan kredit perbankan serta untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jika salah debitur cidera janji terkait pemberian hak tanggungan atas rumah susun yang dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan. Langkah persuasif maupun mediasi untuk menyelesaikan kredit yang macet sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, namun apabila jalan non ligitasi tidak dapat diselesaikan maka penyelasaiannya ditempuh melalui proses litigasi, parate eksekusi merupakan Lembaga hukum yang digunakan kreditur sebagai upaya untuk menguangkan tagihannya. Kemudian kedudukankreditur dalam hak tanggungan adalah yang diutamakan, mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya. Atau disebut juga sebagai kreditur preference. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis yuridis empiris yaitu penelitian yang menekankan penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan data yang dikumpulkan dilapangan dan hasil wawancara dengan narasumber dan informan sebagai data pendukung. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan tanah tempat berdirinya satuan rumah susun merupakan hak bersama,yang dikelola secara bersama oleh seluruh pemilik satuan rumah susun melalui perhimpunan penghuni dan pemilik rumah susun ( PPPSRS) yang terpisah dari hak milik satuan rumah susun yang sifatnya perseorangan. Hak milik satuan rumah susun bersifat simultan atau bersamaan iii yang terhadapnya mengandung hak bersama dan hak perseorangan. Hak milik satuan rumah susun sendiri dapat dibebankan hak tanggungan dijadikan jaminan kredit perbankan berdasarkan pasal 47 ayat (5) Undang-undang Rumah susun. Pelaksanaan Eksekusi terhadap hak milik satuan rumah susun yang dibebankan hak tanggungan sebagai jaminan kredit sebagai akibat debitur cidera janji terhadap kreditur, maka pihak bank selaku kreditur Satuan Rumah susun tidak langsung melakukan eksekusi Hak Tanggungan terhadap jaminan kreditur tetapi pihak bank akan melakukan langkah-langkah persuasif maupun mediasi yang bersifat non litigasi untuk menyelesaikan kredit yang macet sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan jika proses non litigasi mengalami jalan buntu baru dilakukan proses litasi.