PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN WABAH COVID19

Abstract

Tujuan penelitian ini yakni memberikan evaluasi terhadap kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan wabah yang diharapkan dapat memberikan gambaran atau respons yang jelas dari kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi Covid-19. Undang Undang No. 23/2014 tentang pemerintah daerah telah mengatur mengenai kewenanagan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pasal 1 Ayat (6) hak, wewenangan dan kewjiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemarintah dan kepentingan masyarakat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari data sekunder dan tersier. Dalam menjalan otonomi daerah pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah penanganan wabah/virus sudah jelas dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada 12 (1) point b dijelaskan bahwa bagian kesehatan skala provinsi menjadi urusan wajib yang menjadi Urusan Pemerintahan Konkuren sesuai dengan pasal pasal 11 ayat (1), dan dalam pasal 9 ayat (3) dijelaskan bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota