Abstract:
Pada masa sekarang ini pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk lihai dalam mengelola dan mengembangkan asset pemerintahan untuk mendatangkan pemasukan dana yang nantinya akan digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan rakyat sesuai dengan perintah dari konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai cita-cita itu lahirnya sebuah sistem kerjasama dengan landasan perjanjian kerjasama yang dinamakan Build Operate Transfer atau lazimnya disebut dengan Bangun Guna Serah. Prinsipnya perjanjian ini mengikat 2 pihak yaitu Pemerintah Kota Medan dengan Investor untuk bekerjasama dengan menggunakan lahan milik pemerintah yaitu Lapangan Merdeka kemudian dijadikan fasilitas usaha oleh Investor yang akan mendatangkan fee untuk pemasukan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama BOT antara Pemerintah Kota Medan dengan Pihak Investor tentunya melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, untuk itu masih perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan serta aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama BOT tersebut. Kendala yang mungkin terjadi pada perjanjian BOT adalah investor yang tidak patuh terhadap hak dan kewajiban dan prinsip-prinsip hukum bisnis. Upaya untuk menanggulanginya adalah langkah Pemerintah Kota Medan yang harus lebih selektif lagi dalam memilih investor.
