Abstract:
Sistem pemutakhiran pemilih adalah salah satu hal penting untuk
menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih
adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945
dan termasuk salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. oleh karena
itu, sistem pendaftaran pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif,
akurat dan mutakhir. Ada tiga isu yang krusial di dalam suatu sistem pendaftaran
pemilih, yaitu siapa yang dimasukkan daftar pemilih, siapa yang melakukan
pendaftaran pemilih, dan apakah pendaftaran pemilih itu hak atau kewajiban.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan
pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan data sekunder
dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier.
Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa aspek hukum pemutakhiran
data adalah dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih KPUD Sumatera
Utara harus sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun
2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota. Dalam menyediakan daftar pemilih, Komisi
Pemilihan Umum bekerja dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai
berikut: komprehensif, akurat dan mutakhir. Prinsip komprehensif adalah daftar
pemilih diharapkan memuat semua Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi
persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Dalam
kegiatan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam
rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih
karena alasan politis, suku, agama, ras atau alasan apapun. aspek standar kualitas
demokrasi, daftar pemilih hendaknya memiliki dua cakupan standar yaitu pemilih
yang memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih dan tersedianya fasilitas
pelaksanaan pemungutan suara. Dari aspek kemanfaatan teknis, daftar pemilih
hendaknya memiliki empat cakupan standar yaitu mudah diakses oleh pemilih,
nudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan dan disusun
secara akurat.
