Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintahan Daerah Dalam Menjalankan Otonomi Daerah (Studi Di DPRD Kab Rokan Hulu)

Abstract

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diambil suatu maknah pemisahan, Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) adalah untuk memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Kepada rakyat. Sebagai Legislatif, DPRD mempunyai pungsi yakni : Fungsi Legislasi, Pengawasan, Anggaran. Salah satu Fungsi DPRD yang sangat penting adalah Fungsi Pengawasan, yaitu Peroses pengakomodasi kepentingan para pihak pemangku kegiatan (Stakeholder) untuk menentukan bagaimana lajunya pembangunan didaerah akan dilaksanakan. Implementasi dari Fungsi Legislasi adalah Peraturan Daerah yabg di bentuk oleh DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam skripsi ini akan digambarkan pelaksanaan Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2014 – 2019 yang ditulis berdasarkan penelitian deskriftif adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dengan studi langsung melalui metode Wawancara. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berdasarkanhasil penelitian lapangan yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwasanya untuk terlaksananya Fungsi pengawasan pada DPRD Rokan Hulu maka diperlukan kerja sama para anggota DPRD itu serta kejujuran yang paling mendasar. Namun dalam pelaksanaan Fungsi pengawasan ini DPRD Rokan Hulu memiliki kendala/hambatan yaitu mandulnya pelaksanaan fungsi ini sendiri yakni dikarenakan kurangnya SDM dari setiap anggota legislatif itu.