DSpace Repository

Akibat Hukum Itsbat Nikah Poligami Yang Dilakukan Oleh Pegawai Sipil (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)

Show simple item record

dc.contributor.author Nasution, Faradilla
dc.contributor.author Nasution, Faradilla
dc.date.accessioned 2020-11-17T02:52:22Z
dc.date.available 2020-11-17T02:52:22Z
dc.date.issued 2017-03-20
dc.identifier.uri http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12362
dc.description.abstract Hal yang melatarbelakangi harus dilakukannya penelitian ini dikarenakan pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr terjadi perkawinan poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang mana oleh Pengadilan Agama Bima atas itsbat nikahnya ditolak karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun ketika melakukan banding di Pengadilan Tinggi Mataram, permohonan untuk melakukan itsbat nikah dikabulkan oleh hakim. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji status hukum disahkannya itsbat nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, akibat hukum disahkannya itsbat nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, serta analisis dari hasil putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang melukiskan suatu peristiwa untuk mengambil suatu kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian yuridis nomatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dari kesimpulan yang didapatkan adalah status hukum disahkannya itsbat nikah yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yaitu pertama, pernikahan tersebut mendapat perlindungan hukum. kedua, memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan. Akibat hukum disahkannya itsbat nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah suami akan sulit untuk berlaku adil kepada istriistrinya, akan menimbulkan ketidakharmonisan serta dapat mengakibatkan berkurangnya kinerja pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Analisis Hukum Itsbat Nikah Poligami Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr ialah melalui pendekatan konseptual yang peneliti pergunakan yaitu pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jelas secara tegas mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. en_US
dc.subject Itsbat nikah en_US
dc.subject Poligami en_US
dc.subject Pegawai Negeri Sipil en_US
dc.title Akibat Hukum Itsbat Nikah Poligami Yang Dilakukan Oleh Pegawai Sipil (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr) en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account