Abstract:
Salah satu tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi
publik. Seluruh proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh
Komisi Informasi Pusat melalui ajudikasi non litigasi kecuali melalui mediasi
dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan
sengketa informasi antara badan publik dengan perorangan, hambatan dan solusi
komisi informasi dalam menyelesaikan sengketa antara badan publik dengan
perorangan dan kekuatan hukum putusan komisi informasi dalam menyelesaikan
sengketa informasi antara badan publik dengan perorangan.
Penelitian yang dilakukan adalah peelitian hukum normatif dengan
pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan
wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer,
bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier.
Berdasarkan hasil penelitian, Kewenangan komisi informasi dalam
menyelesaikan sengketa informasi antara badan publik dengan perorangan adalah
menyelesaikan sengketa tersebut secara ajudikasi dan mediasi. Apabila para pihak
menginginkan penyelesaian secara mediasi, maka putusan yang ditetapkan oleh
Komisi Informasi adalah kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dan putusan
komisi yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dalam mediasi bersifat
final. Sementara itu terhadap proses penyelesaian secara ajudikasi, dapat diajukan
keberatan oleh para pihak dengan mengajukan ke Pengadilan Negeri dan atau
Pengadilan Tata Usaha sampai pada tahap kasasi ke Mahkamah Agung.
Hambatan yang dialami oleh komisi informasi terdiri dari hambatan internal dan
eksternal. Hambatan internal berkaitan erat dengan SDM dari anggota komisi
informasi. Sedangkan hambatan eksternal dipengaruhi oleh beberapa faktor,
seperti faktor hukum, pemahaman masyarakat yang kurang dan juga
perkembangan budaya hukum masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan adalah
dengan memberikan sosialisasi kepada badan publik dan juga kepada masyarakat.
Kekuatan Hukum Putusan Komisi Informasi berdasarkan kesepakatan dalam
mediasi adalah bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa.
Sedangkan terhadap putusan komisi informasi yang dijatuhkan berdasarkan proses
ajudikasi dapat diajukan keberatan oleh para pihak dengan mengajukan gugatan
ke Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara.
