Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan di Kota Sibolga

Abstract

Pengawasan perikanan adalah suatu kegiatan untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang maupun melakukan tindakan yang melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan dibidang perikanan. Pengawasan Perikanan di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengawasan dilakukan dengan tujuan agar suatu pengaturan dapat di capai.Pengaturan tersebut haruslah jelas maksud dan tujuannya, yaitu tertib, adil dan untuk kepentingan orang banyak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap nelayan yang melakukan peanngkapan ikan, dan memberikan pengetahuan tentang pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap nelayan yang melakukan penangkapan ikan, serta memberikan pemahaman terhadap kendala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pengawasan terhadap nelayan yang melakukan penangkapan ikan. penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data bersumber dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan berwenang memeriksa ikan, memeriksa surat izin berlayar, melakukan pembinaan, Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan secara monitoring, dan kendala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pengawasannya yaitu alam seperti terjadinya gelombang air laut, dan hujan.