ANALISIS YURIDIS PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian yang deskriptif. Sedangkan untuk analisa data dipergunakan penelitian hukum normatif (legal research). Berdasarkan hasil penelitian bahwa kewenangan MKRI menguji Undang Undang dilatarbelakangi adanya aturan perundang-undangan yang saling bertentangan baik secara horisontal maupun vertikal. Terkait dengan pengujian Perppu oleh MKRI hal tersebut sudah tidak konstitusional. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang yang akhirnya disebut Perppu bukan materi dari Undang-Undang yang ditentukan untuk diuji oleh MKRI dan jika MKRI diberikan kesempatan oleh konstitusi untuk menguji Perppu, tentu dalam konstitusi akan terdapat redaksi yang menyebutkan kesempatan MKRI mengujinya. Namun untuk Perppu bukan judicial review yang diberikan konstitusi justru legislative review oleh DPR.