Pertanggung Jawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian” (Studi Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT KDI

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mempunyai satu definisi khusus mengenai residivisme, dan tidak mengaturnya secara khusus di Buku I KUHP tentang aturan umum. Residivisme dalam KUHP disebut sebagai pengulangan tindak pidana diatur secara tersebar Dalam BUKU II dan Buku III KUHP. Pengaturan yang beragam terkait pengulangan tindak pidana (residivis) dengan sistem pemberatan yang berbeda menjadikan sistem residivisme berlaku saat ini cukup rumit. Dalam KUHP tidak menyebutkan secara tegas sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP hanya menyebutkan kesalahan berupa kealpaan atau kesengajaan. Pertanggungjawaban Pidana merupakan pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan pembuat dan bukan hanya dipenuhinya seluruh tindakan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban seseorang pidana pencurian yang merupakan seorang residivis. jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang mengunakan data hukum islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis studi keputusan yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan pencurian menurut KUHP diatur dalam Pasal 362 sampai dengan pasal 367 tentang pencurian. Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda yang paling sering terjadi di lingkungan masyarakat. Residivis diatur dalam Buku II KUHP tentang kejahatan Pasal 486, 487, 488 KUHP. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku recidive apabila sudah memenuhi syarat sebagai recidive.