Analisis Hukum Perjanjian Gadai Tanah Adat Di Kenagarian Durian Tinggi Perspektif Hukum Perdata

Abstract

Perjanjian Gadai yang dilakukan oleh masyarakat yang masih menggunakan hukum adat sebagai dasar perjanjian yang dilakukan yang menyampingkan hukum perdata yang seharusnya diberlakukan seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan menurut hukum perdata tidak memperbolehkan lagi adanya gadai tanah sebab gadai yang diperbolehkan hanya gadai yang berupa benda bergerak. Tanah adat yang digadaikan oleh masyarakat di Kenagarian Durian Tinggi berdasarkan asas kepercayaan dan tidak adanya kepastian hukum yang kuat dan tidak ada pemberian sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan Wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris dengan jenis Penelitian Deskriptif, penelitian ini menggunakan sumber data primer berasal dari hasil penelitian lapangan yaitu dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait pada objek yang melakukan gadai tanah, data sekunder dari daftar pustaka dan sumbersumber hukum adat. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini di pahami bahwa dalam melakukan perjanjian gadai tanah adat jika ditinjau dari Perpektif Hukum Perdata melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikarenakan dalam Hukum Perdata tidak adanya gadai terhadap objek yang tidak bergerak. Dalam melakukan gadai tanah adat ada beberapa tata cara atau syarat yang harus dipenuhi yaitu memberi tahu kepada Ninik/Mamak, persetujuan para ahli waris dan kedua pihak yang bersangkutan, dan juga adanya beberapa saksi. Penyelesaian gadai tanah pada masyarakat Kenagarian Durian Tinggi melalui musyawarah antara pihak-pihak yang bersangkutan dan juga dihadiri oleh Ninik/Mamak dan beberapa saksi dan diselesaikan dengan cara ganti rugi