Penegakan Hukum Terhadap Pihak Eksternal Yang Secara Bersama-Sama Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan (Studi Putusan No.126/Pid.B/2014/Pn.Spg)

Abstract

Tingkat kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor semakin tinggi. Terhadap konsumen yang menginginkan kendaraan tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli kendaraan secara lunas telah ada sebuah lembaga yang dinamakan perusahaan finance. Lembaga tersebut memberikan kemudahaan kepada konsumen untuk membeli kendaraan bermotor dengan sistem kredit. Namun sistem kredit ini mempunyai kerugian bagi perusahaan apabila konsumen tersebut dikategorikan kredit macet. Maka dari itu untuk menghindari kerugian yang diakibatkan konsumen, perusahaan menugaskan pihak eksternal sebagai pihak ketiga diberikan kuasa oleh perusahaan untuk melakukan penarikan unit yang bermasalah. Namun tindakan yang dilakukan pihak eksternal pada saat melakukan penagihan sering kali melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum seperti melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dan berbagai tindak pidana lainnya yang menimbulkan kerugian bagi debitur. Kronologi kasusnya, bahwa Yehye membeli sepeda motor yang macet dari orang lain yang angsurannya menunggak 1 tahun dan kemudian pihak eksternal dari Adira finance menarik paksa sepeda motor tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengelolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun yang menjadi rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan tindakan pihak eksternal yang secara bersama-sama melakukan pemerasaan dengan kekerasan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pihak eksternal yang secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan serta bagaimana analisis putusan No.126/Pid.B/2014/PN.Spg. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa bentuk tindakan pihak eksternal yang dapat dikategorikan perbuatan secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan. Penegakan hukum terhadap pihak eksternal, perbuatan pihak eksternal tersebut merupakan perbuatan tindak pidana diatur dan diancam menurut KUHP pasal 368 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Serta analisisis dalam putusan No.126/Pid.B/2014/PN.Spg dirasa belum cukup ada keadilan dalam pemutusan putusan serta bagaimana kedudukan pihak eksternal dalam didalam peraturan perudang-undang di Indonesia.