Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Yang Tidak Sesuai Prosedur (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Abstract

Pemusnahan barang bukti merupakan suatu tindak lanjut penegakan hukum dari aparatur penegak hukum. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan sesuai mekanisme dari prosedur yang ada. Pemusnahan barang bukti berupa narkotika dilakukan dengan berbagai cara tergantung dari jenisnya. Dalam pemusnahan barang bukti narkotika tidak selalu berjalan sesuai prosedur yang ada. Keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan mekanisme pelaksanaan menyimpang dari prosedur yang ada Seperti yang didapati pada jajaran Polda Sumut di beberapa daerah, hal ini mencuat dalam berita online dan media cetak yang membuat penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pemusnahan barang bukti narkotika, untuk mengetahui mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika yang tidak sesuai prosedur serta mengetahui hambatan yang dihadapi kepolisian dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer berupa wawancara didukung oleh data sekunder, dengan mengelolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pasal 91 dan 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar dari pelaksanaan pemsunahan barang bukti narkotika serta tata cara pelaksanaannya di muat dalam peraturan Peraturan Pemeritntah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No 35 Tahun 2009 dan langkah-langkah teknis dalam pemusnahannya berpedoman pada Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman. Bahwa mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika yang tidak sesuai prosedur terjadi apabila adanya pengambilan kebijakan yang salah dalam pelaksanaan pemusnahan dan menyimpang dari peraturan hukum yang ada. Adapaun yang menjadi hambatan dan kendala dari kepolisian dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yaitu fasilitas serta sarana dan prasana yang belum memadai maupun masih banyaknya kekurangan dalam peraturan-peraturan yang memuat tentang mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.