Kepastian Hukum Badan Usaha Milik Desa Yang Didirikan Tanpa Peraturan Desa (Studi di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

Abstract

Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan BUMDes merupakan cara untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian yang menjadi kendala dalam pembentukan BUMDes ini adalah kurangnya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menyebabkan suatu desa tidak dapat berkembang dan tidak dapat meningkatkan perekonomiannya. Di samping itu yang diperlukan dalam pembentukan BUMDes ini adalah kepastian hukumnya juga harus jelas karena dalam artiannya itu berarti tepat hukumnya, subjeknya, dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yakni memperhatikan asas manfaat dan efisisensinya. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui bagaimana tata cara pendirian BUMDes, kedudukan BUMDes dan tanggung jawab Kepala Desa dan Pengurus BUMDes di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan terhadap asas hukum yang diambil dari data primer berupa wawancara dan didukung oleh data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Rekomendasi yang diberikan adalah menetapkan Peraturan Desa, meningkatkan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian melakukan sosialisasi lebih merata sehingga pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dapat ditingkatkan