Kajian Yuridis Unsur Gratifikasi Dalam Bentuk Pelayanan Seksual Pada Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan sudah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime). Dewasa ini, khususnya di Indonesia korupsi yang terjadi bukan hanya dalam bentuk pemberian uang ataupun hadiah, melainkan pemberian layanan seksual kepada Pejabat Negara maupun Penyelenggara Negara lainnya. Fenomena ini menjadi celah hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, terkhusus dalam hal gratifikasi. Penelitian skripsi ini membahas tentang pemberian layanan seksual adalah termasuk perbuatan gratifikasi dalam penjelasan frasa “Fasilitas Lainnya” seperti yang diataur pada pasal 12B UUPTPK. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data primer berupa Undangundang dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang dimana penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi berupa pelayanan seksual dapat dikualifikasikan ke dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ditinjau dari tujuan dibuatnya Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan pemberian layanan seksual termasuk ke dalam tindak pidana korupsi baik si pemberi maupun si penerima dapat dijerat dengan UUPTPK, sepanjang memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut.