Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Disabilitas Atas Pelayanan Oleh Perusahaan Maskapai Penerbangan Lion Air dan Etihad Airways (Studi Putusan Nomor 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel)

Abstract

Perusahaan maskapai penerbangan adalah sebuah usaha berbadan hukum yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang atau barang. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan maskapai penerbangan sebagai penyedia jasa layanan penerbangan haruslah tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku saat ini. Dalam hal ini merujuk kepada pemenuhan hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh perusahaan maskapai penerbangan kepada konsumennya. Merujuk kepada peristiwa yang terjadi antara perusahan maskapai penerbangan dan konsumen disabilitas berdasarkan Putusan Nomor 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel menjadikan gambaran atas tidak terpenuhinya pemenuhan hak-hak terhadap konsumen disabilitas dalam hal ini layanan jasa penerbangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tindakan tersebut terjadi salah satunya adalah tidak dipenuhinya hak konsumen disabilitas oleh perusahaan maskapai penerbangan sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun inmateriil kepada konsumen disabilitas serta faktor-faktor lainnya yang menyebabkan suatu perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif artinya penelitian ini didasari oleh dokumen-dokumen yang biasa disebut juga dengan studi pustaka terhadap topik penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sumber data kewahyuan, sumber data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier. Kemudian data tersebut yang didapatkan melalui alat pengumpul data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bentuk-bentuk kerugian terhadap konsumen disabilitas atas tidak terpenuhinya pemenuhan hak-hak oleh perusahaan maskapai penerbangan sesuai dengan standar layanan jasa penerbangan. Maka akibat tindakan tersebut lahirlah pertanggungjawaban perdata terhadap konsumen disabilitas berupa penggantian kerugian oleh perusahaan maskapai penerbangan. Maka atas hal tersebut perlindungan hukum melalui sosialisasi terhadap kesetaraan hak, perlindungan hukum pengawasan pemerintah, perlindungan hukum melalui penegakan hukum berdasarkan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim yang telah berlaku.