Tinjauan Yuridis Penggunaan Meterai Di Dalam Surat Kuasa Permohonan Auto Debet Pengurusan Bpjs Kesehatan

Abstract

Hukum perikatan termasuk didalam bagian hukum privat yang dasar hukumnya diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).Hukum perikatan mengatur hubungan hukum antara 2 (dua) orang dalam membuat suatu kesepakatan yang tertera dengan jelas didalam perjanjian baik secara lisan maupun perjanjian yang dibuat secara tertulis.Hukum peikatan diatur secara khusus didalam pasal 1320 KUHPerdata.Pasal 1320 KUHPerdata mengandung unsur-unsur terhadap syarat sah perjanjian. Lalu bagiamankah dengan surat kuasa terhadap permohonan auto debet di BPJS Kesehatan?. Penelitian ini akan menelusuri terhadap surat kuasa permohonan auoto debet di BPJS Kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengajuan permohonan auto debet di BPJS kesehatan, mengetahui fungsi meterai di dalam surat kuasa khusus permohonan auto debet di BPJS Kesehatan ditinjau dari 1320 KUH Perdata dan Undang-undang Bea Meterai, dan mengetahui akibat hukum terhadap penggunaan meterai dalam surat kuasa khusus permohonan auto debet di BPJS kesehatan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, fungsi bea meterai adalahpajak dokumen yang dibebankan oleh Negara untuk beberapa dokumen tertentu. Dari penjelasan Undang-undang Bea Meterai sudah jelas terlihat bahwasannya fungsi meterai tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian.Sah atau tidaknya perjanjian telah diatur didalam pasal 1320 KUHPerdata.