Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.29Php.Bup.Xv2017 Terhadap Pemilihan Ulang Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan pengamatan penulis tentang Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka mewujudkan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945. Tujuan dari penelian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang, Pertimbangan Hukum dalam Pemilihan ulang Kepala Daerah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/php.bup.xv/2017, Mengetahui dan menganalisis tentang hasil pemilihan ulang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/php.bup.xv/2017 dan Untuk mengetahui akibat hukum dalam pelaksanaan pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati kabupaten gayo lues. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, Ketelitiaan dan pengawasan dari Panwaslu masih kurang jauh dari yang diharapkan atau yang diinginkan masyarakat, sehingga timbul pelanggaran dalam pemilihan kepala daearah Bupati dan Wakil Bupati, Seharusnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah diharapkan kepada Panwaslu untuk lebih teliti dalam pengawasan pelaksanaan pemilu dan dalam penghitungan suara (Rekapitulasi), sehinga tidak timbul pelangaran dalam pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Kabupaten Gayo Lues.