Penghukuman Pidana Bagi Pelaku LGBT Di Lingkungan TNI(Studi Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019)

Abstract

Perilaku penyimpanga seks diantaranyalesbian, gay, biseksual, dan transgander atau yang sering disebut sebagai LGBT berdasarkan hasil referensi menunjukan bahwa kecenderungan yang terus meninggi jumlahnya di Indonesia tidak terkecuali di lingkungan TNI. Keberadaan LGBT di Indonesia menjadi kontroversi di negara yang mayoritas muslim serta menjunjung nilai moral yang tinggi. Dalam ajaran agama Islam perilaku LGBT dipandang sebagai perilaku seksual yang menyimpang dan merupakan perbuatan yang di laknat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peraturan hukum tentang penghukuman pidana bagi pelaku lgbt di lingkungan tni dan mengkaji penerapan hukuman bagi pelaku yang melanggar larangan LGBT di lingkungan TNI serta menganalisis bagaimana putusan nomor perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019. Penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengambil data sekunder dengan membuat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa LGBT merupakan perilaku yang sangat menyimpang yang mana Indonesia belum ada peraturan perundang-undang yang mengatur tentang perbuatan LGBT secara umum dan khusus sehingga penerapan hukuman berdasarkan pada Pasal 281 KUHP dan Pasal 103 KUHPM yang diberlakukan untuk menjerat pelaku LGBT di Lingkungan TNI