Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Guru Di SMK Negeri 1 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Abstract

Kebijakan peraturan menteri pendidikan dalam sertifikasi ini, guru menjadi ujung tombak dalam pembangunan pendidikan nasional, kususnya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal yang professional dan bermutu merupak syarat untuk melahirkan anak bangsa yang cerdas, kritis, inovatif, demokratis, dan berahlak mulia. Dengan demikian tujuan pendidikan mencerdaskan anak bangsa akan tercapai, guru professional dan bermutu memberikan teladan bagi terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang kuat, untuk menuju keberhasilan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu penetapan peraturan menteri pendidikan nasional tentang sertifikasi bagi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan proses belajar mengajar serta mutu pendidikan. Mutu pendidikan dapat dilihat dari mutu siswa sebagai hasil pembelajaran. Mutu siswa ini diantaranya ditentukan dari kecerdasan, minat dan usaha siswa yang bersangkutan. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan peraturan menteri pendidikan nasional tentang sertifikasi dalam upaya peningkatan kinerja guru demi meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan di smk negeri 1 simeulue timur, bahwa kebijakan di sekolah berjalan sesuai dengan implementasi undang udang yang telah ditetapkan.Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi untuk implementasi pelaksanaan peraturan menteri pendidikan no 11 tahun 2011 tentang meningkatkan kinerja guru yang sudah sertifikasi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi analisis kualitatif. Narasumber penilitian adalah 12 orang yang terdiri dari 10 guru sertifikasi tetap dan 2 orang guru honor di smk negeri 1 simeulue timur kabupaten simeulue. Hasil akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan menteri belum dapat dikatakan efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kekurangan dalam pengajaran, karena masih sedikit guru yang sertifikasi.